Cibinong, SuaraBotim.Com – Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati dalam menyikapi isu beras oplosan yang belakangan ramai diperbincangkan.
Ia menegaskan, isu tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membuka kran impor beras, karena dapat berdampak buruk pada semangat para petani lokal.
“Isu beras oplosan jangan sampai dijadikan dalih untuk impor. Kalau terus-terusan seperti itu, petani bisa kehilangan motivasi untuk menanam,” ujar Teuku Mulya kepada SuaraBotim.Com, Selasa (22/7/25).
Menurutnya, praktik pengoplosan beras bukanlah hal yang membahayakan konsumen secara langsung. Hal ini lebih berkaitan dengan mekanisme pasar dan penyesuaian terhadap harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah untuk beras premium dan medium.
“Beras oplosan itu tidak berbahaya. Pemerintah sudah menetapkan HET, termasuk kriteria kadar airnya. Premium di bawah 14 persen, medium di atas 14 persen. Kadang-kadang memang di pasar ada yang mencampur dua jenis itu, menyesuaikan dengan permintaan dan harga,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa dalam sistem pasar bebas, penjual memiliki kebebasan untuk menawarkan produk sesuai kualitas dan harga, selama konsumen menerima.
“Kalau kita bicara pasar bebas, siapa pun boleh jual beras dengan kualitas rendah tapi harga tinggi, asal ada yang beli. Yang jadi masalah ketika ada kriteria resmi dari pemerintah, lalu semua dianggap tidak memenuhi itu,” kata dia.
Dirinya mengingatkan agar semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan pelaku industri, menyikapi persoalan ini secara bijak. Tujuannya agar isu ini tidak dijadikan dasar untuk melakukan kebijakan yang merugikan petani.
“Kalau semua kita tahan hanya karena isu oplosan, ekonomi juga bisa terhambat. Kita harus bijak menanggapinya supaya tidak ada keputusan yang kontra produktif seperti impor,” pungkasnya.
Terpisah, warga asal Cibinong Sumiyati (51), yang ditemui saat membeli beras di pasar Cibinong, mengaku resah dengan isu yang beredar. Ia berharap pemerintah bisa lebih transparan dan menjamin kestabilan harga.
“Saya bingung, katanya beras oplosan, tapi kita kan sebagai pembeli nggak tahu bedanya. Maunya sih harga stabil dan berasnya jelas kualitasnya. Jangan sampai rakyat jadi korban karena isu-isu kayak begini,” ungkap Sumiyati.
(Pandu)
