Cibinong, SuaraBotim.Com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Sastra Winara sebut bayak kegiatan yang sudah direncanakan terancam gagal karena pemangkasan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang menimpa Pemerintah Kabupaten Bogor.
Perlu diketahui, pemangkasan TKD tersebut dari Pemerintah Pusat sebesar Rp623 miliar atau sekitar 22,9 persen dari total anggaran yang diterima sebelumnya.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan dengan Bupati Bogor terkait pemangkasan Dana TKD
“Kebetulan tadi malam kami berkoordinasi dengan pak bupati, bagaimana menyesuaikan Dana TKD yang berkurang,” ujarnya kepada SuaraBotim.Com, Selasa (21/10/25).
Namun, lanjut Sastra, efek dari pemangkasan tersebut, ada kegiatan yang telah terencana sebelumnya terancam dibatalkan.
“Maka ada kegiatan-kegiatan yang memang tadinya sudah terencana, ya harus di hapus. Saya minta ke pak Bupati agar semua kepala dinas yang ada di Kabupaten Bogor mengajukan ke kementrian yang ada di Jakarta,” ungkapnya.
Terlebih, ia menyebut, kepala dinas yang mengajukan kepada Pemerintah Pusat agar mendapatkan bantuan seluruh kebutuhan.
“Walaupun hari ini TKD berkurang tapi dengan adanya keinginan dari Pemda dan dinas terkait bagaimana kebutuhan itu dibantu oleh Pemerintah Pusat,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menjelaskan bahwa pemangkasan dana transfer ini terjadi tidak hanya di Kabupaten Bogor, melainkan juga di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
“Memang ada dana transfer yang berkurang di seluruh daerah se-Indonesia. Di Kabupaten Bogor, sesuai yang disampaikan Bupati, pendapatan kita akan berkurang sekitar Rp623 miliar. Nantinya struktur anggaran kita akan sedikit berbeda,” ujarnya kepada SuaraBotim.Com, Senin (20/10/25).
Ia menegaskan, dengan adanya pengurangan dana tersebut, Pemkab Bogor akan melakukan penyesuaian skala prioritas dalam penganggaran.
Beberapa sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik akan tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah.
“Oleh karena itu, skala prioritas yang kita dorong untuk dana transfer yang berkurang ini tetap diarahkan ke sektor-sektor penting, terutama kesehatan. Kondisi ini menuntut kita untuk lebih selektif dalam mengelola anggaran,” katanya.
Selain itu, Ajat menekankan, pentingnya inovasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam menghadapi tantangan fiskal tersebut.
“Hakikatnya ini sistem dari pemerintah pusat hingga daerah. Maka kita dituntut untuk kreatif, inovatif, serta memperkuat komunikasi dan kolaborasi agar kebijakan yang kita ambil tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional,” tutup Ajat.
(Pandu)
