SUARABOTIM.COM – Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi atau yang akrab disapa Jaro Ade, buka suara terkait pemeriksaan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan upah pungut di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Jaro Ade mengungkapkan, dirinya semula menerima undangan pemeriksaan pada Selasa (27/10/2026).
Undangan tersebut juga ditujukan kepada sejumlah pejabat Pemkab Bogor, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) dan Inspektorat.
Namun, kata dia, jadwal pemeriksaan tersebut mengalami penjadwalan ulang. Melalui bagian hukum, dirinya mendapat informasi bahwa pemeriksaan diundur karena adanya kesibukan dari pihak KPK.
“Saya mendapatkan undangan itu memang hari Selasa dan bersamaan dengan beberapa yang diundang, termasuk Pak Sekda dan Inspektorat. Saya sudah siap. Kami juga menyampaikan komunikasi karena sebagai masyarakat yang taat hukum, tentu menghormati sebuah proses,” kata Jaro Ade kepada SuaraBotim.Com, Senin (2/11/2026).
Ia menjelaskan, setelah jadwal pemeriksaan diubah, dirinya mendapat panggilan untuk hadir pada Jumat (30/10/2026). Jaro Ade memastikan telah memenuhi panggilan tersebut dan memberikan keterangan sesuai dengan pertanyaan penyidik.
“Saya sudah hadir dan memberikan keterangan apa yang diminta terkait persoalan yang ditanyakan kepada saya,” ungkapnya.
Terkait pemeriksaan yang berkaitan dengan upah pungut, Jaro Ade menyebut pemanggilan sejumlah pihak merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan di KPK.
Sebagai pimpinan daerah, lanjut Jaro Ade, dirinya berkewajiban memberikan keterangan apabila terdapat persoalan di lingkungan Pemkab Bogor yang membutuhkan penjelasan.
“Proses yang dilakukan pihak KPK dengan memanggil beberapa pihak, yang sudah dikonfirmasi oleh juru bicara KPK terkait persoalan upah pungut. Tentu sebagai pemimpin di Kabupaten Bogor, apabila ada persoalan di bawah, kami harus memberikan keterangan terkait persoalan yang ada di lingkungan pemerintah daerah,” jelasnya.
Di sisi lain, Jaro Ade mengingatkan, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bogor agar tidak terganggu dengan proses hukum yang sedang berlangsung.
Ia meminta seluruh perangkat daerah tetap memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat dan tidak membiarkan persoalan tersebut menghambat kinerja pemerintahan.
“Yang lebih penting, saya ingin mengajak seluruh keluarga besar PNS dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah agar jangan terganggu sehingga mengabaikan hal yang lebih penting, yaitu melayani masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jaro Ade juga mengajak seluruh ASN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan korupsi sesuai fakta integritas yang telah disepakati bersama.
Ia menegaskan, Pemkab Bogor berkomitmen menjaga pemerintahan tetap berjalan dengan baik serta menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih dari praktik korupsi.
Selain itu, Jaro Ade meminta masyarakat untuk terus memberikan kritik, saran, dan masukan terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Kami berharap kepada seluruh masyarakat untuk memberikan koreksi. Bagaimanapun, gaji yang saya terima dan lainnya bersumber dari pajak masyarakat. Tentu koreksi dan saran dari masyarakat sangat dibutuhkan karena itu bagian dari kontrol untuk pemerintah daerah,” pungkasnya.
(Penulis: Pandu Maulana)
