Cibinong, SuaraBotim.Com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa kebijakan penataan tambang di wilayah Bogor bukan semata untuk menutup usaha, tetapi untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar tambang.
“Kontraktor ngeluh nggak bisa ngecor? Ya kalau mengeluh pasti ada. Tapi kan wilayah yang buka bukan hanya di situ. Kalau hanya dengar keluhan satu orang tanpa mempertimbangkan ribuan orang lainnya, itu bukan adil jadi pemimpin,” ujar Gubernur Jabar, Kang Dedi Mulyadi, Senin (3/11/25).
Kang Dedi menilai, selama ini sektor pertambangan memang memberikan keuntungan besar bagi pengusaha, namun di sisi lain justru melahirkan kesengsaraan bagi masyarakat sekitar.
“Selama ini mereka dapat bangunan megah, proyek besar, tapi masyarakat di sekitar tambang hidup dengan penghasilan rendah, hanya sekitar Rp60 ribu per hari. Ini harus segera dibenahi,” tegasnya.
Menurutnya, tujuan utama penataan tambang adalah agar warga sekitar juga ikut merasakan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut, bukan hanya menjadi penonton.
“Jangan cuma pengusaha tambangnya yang kaya, masyarakatnya juga harus sejahtera,” tambahnya.
Menanggapi keluhan dari sektor jasa konstruksi atas dampak penutupan tambang, Kang Dedi menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang merumuskan berbagai solusi bersama dinas teknis dan Pemkab Bogor.
“Solusinya sedang kita rumuskan. Misalnya, mobil besar tidak boleh lagi lewat jalan kabupaten atau provinsi, tapi langsung diarahkan ke akses tol. Pak Bupati juga berencana membebaskan lahan untuk jalur khusus tambang. Formulasinya sedang disiapkan,” jelasnya.
Namun demikian, Kang Dedi menegaskan bahwa penataan tambang tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan dan perlindungan pekerja.
“Saya tidak mau lagi ada kuli tambang tanpa asuransi, tidak mau ada tukang muat yang meninggal tanpa jaminan kerja. Saya juga tidak mau upah mereka rendah. Karena bahan baku dari tambang ini dijual murah, tapi hasil akhirnya jadi properti mahal. Akibatnya, daerah lain maju, tapi wilayah penghasil tambangnya tetap miskin,” paparnya.
Namun, Kang Dedi menutup dengan menegaskan bahwa arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya mengejar pertumbuhan investasi semata.
“Yang saya ingin bangun adalah keadilan. Pertambangan harus melahirkan nilai kemanusiaan, bukan hanya kekayaan,” pungkasnya.
(Pandu)
