Cibinong , SuaraBotim.Com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, menghadiri kegiatan sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Gedung Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Senin (3/11/25).
Dalam acara tersebut, Menteri Maruarar atau yang akrab disapa Menteri Ara, menyapa langsung para peserta sosialisasi yang sebagian besar merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari berbagai wilayah di Kabupaten Bogor.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, program KPP merupakan langkah nyata pemerintah dalam mendukung pelaku UMKM agar dapat memiliki rumah layak huni sekaligus memperkuat perekonomian rakyat.
“Saya datang ke sini karena siap. Tadi juga senang karena prosesnya cepat. Saya lihat contoh dari Bank BJB, UMKM bisa langsung diselesaikan cepat. Negara harus membuat program yang tepat sasaran, yaitu untuk UMKM,” ujar Maruarar kepada SuaraBotim.Com.
Ia menjelaskan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan pertama kalinya dalam sejarah, dengan total anggaran mencapai Rp130 triliun.
“Bayangkan, bunganya disubsidi lima persen untuk kontraktor, developer, dan toko bangunan. Modalnya bisa sampai Rp10 miliar, dengan omzet hingga Rp50 miliar. Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, terutama ibu-ibu yang menjadi tiang ekonomi keluarga,” jelasnya.
Menurutnya, banyak pelaku UMKM perempuan yang bergerak di bidang kuliner, pakaian, dan berbagai usaha kecil lainnya. Melalui program ini, mereka bisa membangun atau merenovasi rumah tanpa harus bergantung pada rentenir.
“Kalau ke rentenir, bunganya bisa per bulan. Dengan KUR Perumahan ini cukup enam persen per tahun. Negara harus hadir dan tidak boleh membiarkan rakyatnya kalah dari rentenir atau tengkulak,” tegas Menteri Ara.
Ia juga menegaskan, Kabupaten Bogor menjadi fokus utama pelaksanaan program ini karena merupakan kabupaten terbesar di Indonesia sekaligus memiliki angka kemiskinan ekstrem tertinggi.
“Kalau diperlukan, Desember saya akan datang lagi. Kita harus selesaikan kemiskinan ekstrem di Bogor dengan cepat dan masif,” ucapnya.
Selain program KPP, pemerintah juga akan meningkatkan program stimulan rumah subsidi (BSPS) hingga dua kali lipat pada tahun 2026. Hal ini dilakukan untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor.
“Saya tadi sudah meninjau ke lapangan. Tahun depan, kita akan perbaiki dua kali lebih banyak dibanding tahun ini,” tuturnya.
Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus menggencarkan sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di berbagai daerah sebagai bagian dari target nasional Program 3 Juta Rumah.
Program ini dirancang untuk memberikan akses pembiayaan mudah dan terjangkau bagi masyarakat serta pelaku UMKM agar dapat membangun atau merenovasi rumah layak huni.
(Pandu)
