Cisarua, SuaraBotim.Com – Ketegangan terjadi antara warga sekitar dan Satpol PP terkait pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak, Bogor.
Dalam video yang beredar, seorang warga yang tidak diketahui namanya meluapkan emosinya, menolak rencana pemasangan pengawasan di lokasi tersebut.
“Tapi malah akan dipasang pengawasan, jangan pura-pura bego!” serunya dalam video tersebut.
Dirinya mengklaim, sebagai warga asli yang terdampak langsung oleh keberadaan tempat wisata tersebut dan menegaskan keinginannya untuk mengembalikan kawasan itu menjadi hutan hijau seperti semula.
“Aing mah lahir di sini, teu sieun aing (saya lahir di sini, saya tidak takut). Saya tidak makan tanah negara, tidak mengambil gaji negara. Saya ingin menjadikan tempat ini hutan lagi agar hijau kembali,” ungkapnya.
Dalam video itu, warga juga menuntut agar pembongkaran dilakukan segera, sesuai dengan instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
“Hari ini segel, bongkar buktikan!” katanya dengan nada tinggi.
Warga juga mempertanyakan keberadaan Satpol PP Kabupaten Bogor dalam proses penertiban ini.
“Kami tidak ada urusan dengan Satpol PP provinsi. Satpol PP kabupaten mana?” ujar warga lainnya.
Menurutnya, Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor pernah mengatakan dengan bangganya membongkar masyarakat.
“Dengan bangga Cecep mengatakan saya bangga bongkar masyarakat, Cep kadieu sia Cep! (Cep kesini kamu Cep!)” serunya.
Dirinya juga meminta, agar Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD turun tangan langsung dalam proses pembongkaran.
“Jangan mengorbankan Satpol PP provinsi yang tidak tahu apa-apa. Satpol PP kabupaten mana? Mereka yang harus bertanggung jawab!” Ujarnya.
Sementara itu, perwakilan dari tim Satpol PP Provinsi Jabar Fhairul menjelaskan, bahwa kehadiran pihaknya di lokasi adalah dalam rangka mendampingi kunjungan Gubernur Jabar.
“Tim Satpol PP kebetulan hadir dalam rangka kunjungan Pak Gubernur. Kalau soal pengawasan itu ranahnya KLH, bukan Satpol PP,” tukasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah menginstruksikan pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak pada hari ini. Namun, hingga kini warga masih menanti tindakan nyata dari pemerintah daerah.
(pandu)
