Cisarua, SuaraBotim.Com– Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, H. Mulyadi, menyatakan kegeramannya terhadap kebijakan penyegelan kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq.
H. Mulyadi menilai langkah tersebut dilakukan secara serampangan dan tanpa kajian mendalam, sehingga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di wilayah Bogor Selatan.
“Kami di Bogor Selatan dianugerahi Tuhan dengan alam yang indah dan udara yang sejuk. Kondisi itu menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat,” ujarnya kepada SuaraBotim.Com, Kamis (9/10/25).
“Namun, ketika kawasan wisata disegel secara ‘membabi buta’ dan terindikasi tanpa kajian, banyak warga kehilangan pekerjaan,” sambungnya.
Ia menjelaskan, kebijakan penyegelan kawasan wisata itu menimbulkan efek domino yang luas. Ribuan warga kehilangan mata pencaharian, pelaku UMKM merosot omzetnya, PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) mengeluhkan penurunan okupansi, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ikut terdampak.
“Kegiatan usaha berhenti, PAD melambat, bahkan potensi kriminalitas bisa meningkat karena banyak warga yang kehilangan pekerjaan,” tegasnya.
H. Mulyadi menambahkan, bahwa saat ini dirinya turun langsung ke lapangan untuk mengklarifikasi dan menampung keluhan masyarakat. Menurutnya, kondisi masyarakat di kawasan Bogor Selatan sudah sangat memprihatinkan.
“Keluhan mereka itu nyata. Mereka lapar, anak-anak usia sekolah terancam putus sekolah, dan ekonomi keluarga lumpuh. Ini sangat miris,” katanya.
Politisi Gerindra itu juga meminta Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi kebijakan penyegelan kawasan wisata Puncak tersebut.
“Saya berharap Pak Presiden memberi atensi. Jangan biarkan masyarakat yang hidup tidak jauh dari kediaman pribadi beliau justru menderita akibat kebijakan yang keliru. Kebijakan yang terindikasi tanpa kajian ini harus segera dikaji ulang,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Puncak merupakan destinasi wisata unggulan di Kabupaten Bogor dan Jawa Barat. Sejak Tahun 1970-an, Kawasan Puncak selalu menjadi tujuan berlibur, baik oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara.
Banyak warga di kawasan Puncak yang bergantung kehidupan ekonominya dari sektor pariwisata. Tetapi dengan disegelnya belasan hingga puluhan objek wisata oleh Kementerian Lingkungan Hidup, banyak pekerja yang dirumahkan.
Data Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), setidaknya 2.300 karyawan dirumahkan akibat berhenti operasinya sejumlah objek wisata
Mulyadi berharap pemerintah dapat mencari solusi yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat agar roda ekonomi dan investasi wisata di wilayah unggulan Kabupaten Bogor kembali berjalan normal dan kondusif.
(Pandu)
