Cibinong, SuaraBotim.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berencana melakukan perubahan nama terhadap empat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayahnya.
Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap RSUD serta meningkatkan citra layanan kesehatan di Kabupaten Bogor.
Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty, menyambut baik inisiatif Bupati Bogor dalam mengubah nama rumah sakit daerah tersebut dan menurutnya perubahan ini akan membawa dampak positif terhadap persepsi masyarakat.
“Pak Bupati ingin supaya kesan ‘umum daerah’ itu hilang. Dengan senang hati kami mendukung perubahan ini,” ujarnya kepada SuaraBotim.Com, Senin (12/5/25).
Adapun empat RSUD yang akan mengalami perubahan nama, RSUD Cibinong akan menjadi RS Bakti Pajajaran, RSUD Cileungsi akan berubah menjadi RS Satibi, RSUD Ciawi menjadi RS Idham Chalid dan RSUD Leuwiliang berganti nama menjadi RS KH M Non Nur.
Fusia menjelaskan, selama ini masyarakat kerap mengaitkan rumah sakit daerah dengan pelayanan standar dan hanya untuk pasien BPJS, padahal fasilitas di RSUD Kabupaten Bogor sudah sangat memadai, bahkan setara rumah sakit swasta.
“Kalau lihat RSUD Cibinong sekarang, sudah semewah rumah sakit mana pun. Tapi karena namanya RSUD, orang masih berpikirnya layanan BPJS saja, padahal fasilitasnya lebih dari itu,” ungkapnya.
Saat ini, proses perubahan nama keempat RSUD tersebut masih dalam tahap legalisasi yang sedang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
“Kami sekarang sedang mengoordinir empat rumah sakit ini untuk aspek legalitasnya. Prosesnya sedang berjalan,” tutupnya.
Sebelumnya, Bupati Bogor Rudy Susmanto berencana, untuk mengganti nama RSUD Ciawi menjadi nama seorang ulama besar dan tokoh nasional KH Idham Chalid.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bogor agar selalu mengenang jasa para tokoh besar, baik lokal maupun nasional, melalui penamaan jalan dan fasilitas publik.
“Kita ingin masyarakat Kabupaten Bogor tidak melupakan jasa para tokoh bangsa. Salah satunya dengan mengabadikan nama mereka di fasilitas milik pemerintah daerah,” pungkasnya.
(Pandu)
