Cibinong, SuaraBotim.Com – Lembaga Studi Visi Nusantara (Ls Vinus) merilis hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor di bidang ketenagakerjaan.
Survei dilakukan terhadap 1.616 responden dengan metode wawancara langsung di lapangan pada 24–29 Mei 2025. Survei ini memiliki margin of error 2,5% dan tingkat kepercayaan 95%.
Direktur Eksekutif Seknas Ls Vinus, Rizki Riyanto menjelaskan, bahwa angka kepuasan yang cukup tinggi ini menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap langkah-langkah pemerintah daerah dalam sektor ketenagakerjaan.
“Survei ini mengungkap bahwa 74,07% responden menyatakan puas, sementara 25,93% menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengatasi isu ketenagakerjaan,” ungkapnya kepada SuaraBotim.Com di Cibinong, Senin (2/6/25).
Namun, Founder Ls Vinus, Yusfitriadi menekankan, bahwa tingkat kepuasan tersebut tidak serta-merta mencerminkan kondisi objektif di lapangan, terutama jika melihat masih tingginya angka pengangguran dan minimnya akses kerja bagi warga lokal.
“Masyarakat sebenarnya tidak tahu secara pasti berapa jumlah pengangguran di Kabupaten Bogor, apakah naik atau turun. Ketika media merilis bahwa pengangguran meningkat, opini publik langsung terbentuk bahwa kinerja pemerintah lemah,” terangnya.
Yusfitriadi menambahkan, bahwa ada empat faktor utama yang memengaruhi persepsi masyarakat terkait ketenagakerjaan.
“Kurangnya informasi publik mengenai data ketenagakerjaan, kondisi objektif yang menunjukkan masih sulitnya mencari kerja di Kabupaten Bogor, ketidakefektifan pemerintah daerah dalam membangun kerja sama strategis dengan perusahaan, termasuk kurangnya dorongan agar perusahaan merekrut tenaga kerja lokal dan lemahnya semangat pemberdayaan dari pemerintah untuk membangun ekosistem tenaga kerja yang berkelanjutan,” paparnya.
“Pabrik banyak, dari lokal sampai internasional, tapi pengangguran masih tinggi. Mungkin karena tidak ada kontrak sosial antara pemerintah dan perusahaan, seperti permintaan kuota pekerja dari warga lokal,” tegasnya.
Yusfitriadi juga menyoroti, lemahnya narasi pemerintah dalam membentuk mindset generasi muda.
“Pemerintah terlalu ikut arus: sekolah untuk kerja. Tidak pernah terdengar pemerintah bilang ‘kamu sekolah untuk menciptakan lapangan kerja’. Ini soal semangat pemberdayaan yang belum kuat,” imbuhnya.
Meski begitu, Yusfitriadi mengakui, ada upaya positif pemerintah seperti pengadaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang menjadi harapan sebagian masyarakat.
“Mereka yang puas mungkin melihat adanya progres dari BLK. Harapannya, anak-anak mereka bisa kerja karena ada pelatihan dari pemerintah,” pungkasnya.
(Pandu)
