Cibinong, SuaraBotim.com _ Dalam diskusi publik Lembaga Survei Visi Nusantara (LS Vinus), Aktifis 1998 sekaligus pengamat politik atau Rangkuti menyebut Pilkada serentak tahun 2024 mengalami penurunan Kualitas.
“Faktor utamanya itu adalah karena para Pasangan Calon (Paslon) yang merupakan dukungan partai politik tidak lagi menggunakan ajang debat sebagai untuk memperkenalkan visi misi mereka kepada masyarakat,” kata Ray Rangkuti pada diskusi publik Ls Vinus di Up2Date kepada SuaraBotim.com. Senin (18/11/24).
Ray mengungkapkan, keriuhan dengan membawa massa yang begitu banyak sebagai penanda bahwa mereka menguasai debat. “Oleh karena itu, debat menjadi ajang keriuhan yang sebetulnya sangat disayangkan, karena mestinya forum ini adalah forum di mana orang dengan sangat leluasa mendengar visi misi mereka. Karena kan mereka sendiri kan punya kelemahan untuk menjangkau semua orang,” ungkapnya.
Ray menuturkan, dengan debat tersebut melalui YouTube atau media elektronik dan sebagainya, bisa di lihat dengan semua orang dirumahnya. “Tampak sulit dan susah, karena itu enggak dimaksimalkan oleh mereka untuk menyampaikan visi misi. Oleh karena itu mereka kayak berlomba-lomba bawa massa sebanyak banyaknya karena ada nuansa dengan teriakan yang kencang dan seolah olah menguasai debat,” jelasnya
Ray juga menambahkan, karena semua orang tidak bisa menerima bermacam kritik terbuka, oleh karena itu dirinya mengusulkan debat tertutup. “Mungkin kedepan bukan format debatnya, Kalau format debatnya itu kan teknisnya ya, tapi debat itu cukup dilakukan dalam ruang yang tertutup dengan dihadiri oleh orang yang terbatas,” ujarnya.
“Bagi saya tetap wajib ada debat itu karena di debat itulah sebetulnya orang diverifikasi bagus atau tidaknya, didebat itulah kemudian orang berbicara mempertanggungjawabkan ucapannya,” tukasnya
Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) Dr. H Idham Kholik menyebut, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) banyak yang kurang pengetahuan mengenai pilkada.
“KPPS pengetahuannya kurang, oleh karena itu kami meminta kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) memastikan kepada anggota KPPS yang ditugaskan untuk pemungutan pengitungan suara memiliki pemahaman dan pengetahuan serta keterampilan yang cukup. Kuncinya adalah memahami peraturan dan pedoman teknis,” paparnya.
“Kerawanan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), saya percaya oleh KPPS yang hari ini ditetapkan untuk pemungutan suara, memiliki komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan pemungutan penghitungan suara sesuai dengan prinsip intregitas selektural,” pungkasnya.
(pandu maulana)
