Suarabotim.com – Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cileungsi Sri Risma Yanti menyampaikan keluhan serius terkait kurangnya guru, ruang kelas, dan fasilitas sanitasi (MCK) yang layak di sejumlah sekolah negeri di wilayah Cileungsi.
“Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri sangat besar, tapi kenyataannya kami menghadapi banyak kendala, terutama keterbatasan ruang kelas dan lahan,” ujar Sri Risma, Rabu (16/07/25).
Ia berharap pemerintah daerah segera membangun Ruang Kelas Baru (RKB) dengan konsep bertingkat karena lahan sekolah yang ada sudah tidak memungkinkan untuk perluasan horizontal. Sri Risma juga menyoroti keterbatasan fasilitas MCK yang berdampak pada kenyamanan siswa.
“Jika MCK-nya kotor dan kurang, siswa terpaksa antre panjang. Kami sangat butuh tambahan fasilitas sanitasi yang memadai,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan kekhawatiran atas berkurangnya guru di sekolah akibat kebijakan penghentian penerimaan guru honorer. “Kami sudah tidak menerima guru honor karena kebijakan pusat. Maka kami sangat berharap ada penambahan guru negeri. Ini sudah sangat mendesak,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor H. Ansori Setiawan mengakui persoalan tersebut dan mengatakan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Pemerintah Pusat untuk mencari solusi.
“Komisi IV sudah rapat dengan Dinas Pendidikan agar guru R3 bisa diangkat menjadi P3K. Tapi ini masih dikaji, karena kewenangan pengangkatan guru ada di pusat, bukan daerah. Kami terus berupaya,” jelas Ansori.
Ia juga mengapresiasi peran sekolah-sekolah swasta yang telah membantu mengatasi daya tampung siswa dalam masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). “Kami tahu ruang kelas negeri tidak cukup. Maka sekolah swasta turut membantu, dan itu sangat kami hargai,” ujarnya.
“Saat ini sudah masuk sekolah, saya ucapkan terima kasih kepada para sekolah – sekolah yang sudah menerima PPDB, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada sekolah – sekolah swasta yang tentunya membantu kami juga, membantu pemerintah karena dari ketidakcukupannya ruang kelas yang ada di tingkatan sekolah-sekolah,” ucapnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Hj. Nunur Nurhasdian menambahkan, pihaknya akan terus memperjuangkan aspirasi dunia pendidikan, khususnya di Cileungsi.
“SMP Negeri 2 Cileungsi kekurangan guru R3. Kami sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan mudah-mudahan bisa terealisasi tahun ini,” ujar Hj. Nunur. Ia juga menyoroti persoalan RKB di SMP Negeri 1 dan 2 Cileungsi. “Bogor Timur harus mekar, tapi sebelum itu, kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan harus terlebih dahulu diselesaikan,” tegasnya.
“Kami komitmen bahwa Komisi IV DPRD dan para anggota Dapil 2 akan terus mengawal aspirasi masyarakat terkait pendidikan dan kesehatan,” tutupnya.
