Cibinong, SuaraBotim.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor ungkap bahwa pengadaan kendaraan dinas baru untuk personel Dinas Perhubungan (Dishub) merupakan hasil dari efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menjelaskan bahwa penghematan dilakukan dengan mengalihkan anggaran makan minum dan perjalanan dinas yang dianggap kurang efektif. Dana tersebut kemudian digunakan untuk pengadaan kendaraan dinas roda dua guna mendukung kinerja lapangan personel Dishub.
“Dishub ini merupakan hasil efisiensi anggaran dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Anggaran makan minum dan perjalanan dinas yang tidak efektif kita ubah menjadi kendaraan dinas untuk operasional petugas di lapangan,” ujarnya kepada SuaraBotim.Com, Selasa (22/4/25).
Rudy menyebut, selain itu, pihaknya juga melaunchingkan mobil uji berkala portabel keliling juga kendaraan roda dua kepada Dishub dan masih mengalami kekurangan unit.
“Hari ini kita launching mobil uji berkala portable keliling, kekurangan jumlah ya, jumlah luas wilayah Bogor cukup luas. Tapi, dengan yang ada hari ini kita dengan DPRD juga akan mengupayakan penamambahan, tapi tidak hari ini. Tadi saran masukan dari rekan-rekan polres dan yang lain segera laksanakan uji dulu di internal pemkab bogor,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Bogor, Agus Ridho, menyebut, pihaknya telah menerima sebanyak 55 unit sepeda motor baru dari hasil efisiensi tersebut. Namun, jumlah tersebut dinilai masih belum mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
“Memang ini baru 55 unit, tapi masih kurang. Nanti akan kami ajukan tambahan lagi, karena wilayah Kabupaten Bogor sangat luas,” ungkap Agus.
Agus menargetkan, jumlah ideal kendaraan dinas yang dibutuhkan adalah 75 unit agar pelayanan transportasi dan pengawasan lalu lintas dapat menjangkau seluruh pelosok daerah. “Kalau targetnya 75 unit, itu bisa menjangkau semua wilayah di Kabupaten Bogor,” paparnya.
Sebagai informasi, Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah 2.991,78 kilometer persegi, dengan total 40 kecamatan, 19 kelurahan, dan 416 desa. Kondisi geografis yang luas dan beragam menjadikan kebutuhan kendaraan operasional menjadi prioritas penting bagi Dinas Perhubungan.
(Pandu)
