Suarabotim.com – Plt Camat Cariu Agus Sopiyan Budi Asmara dengan lantang menyuarakan sederet permasalahan krusial yang tengah dihadapi wilayahnya saat menyampaikan laporan kepada anggota DPRD Kabupaten Bogor dalam agenda reses masa sidang III tahun 2024-2025, yang berlangsung di Kecamatan Cariu, Rabu (16/07/25).
Dalam pertemuan tersebut, Agus menyoroti berbagai persoalan yang timbul akibat proyek pembangunan nasional (PSN) Bendungan Cibeet dan Cijurey, khususnya mengenai proses relokasi warga terdampak.
“Pembangunan proyek bendungan saat ini Sudah berjalan dan pembayaran pun sudah ada yang di lakukan, mungkin ada sedikit kendala untuk kita diselesaikan. Pertama dalam pembebasan lahan, kami sudah sering berkomunikasi dengan ekbang dan sekda tentang relokasi ini. warga ini gelisah ini pak. Mereka ingin relokasi tetapi ingin di satu tempat tidak ingin di pisahkan. Ketika sudah dilakukan pembayaran mereka bingung, mau beli lahan ada salahsatu lahan tapi harganya tidak sesuai. Kami mohon agar supaya bisa relokasi ini sesuai dengan keinginan para kepala desa, dan warga itu dikempatkan di satu tempat,” terangnya.
Masalah lainnya yang turut disampaikan adalah buruknya layanan kesehatan di Cariu. Meski telah memiliki dua puskesmas, fasilitas yang tersedia dianggap tidak memadai.
“Di dua puskesmas ini ada rawatnya pak, tapi di rumah dinas. Puskesmas penuh, bahkan ada waiting list. Pasien bukan hanya dari Cariu, tapi juga dari Cibarusah dan Loji. Yang sakit harus menunggu sampai sore untuk bisa dirawat,” ujarnya prihatin.
Agus juga meminta agar perhatian terhadap sektor pertanian di Cariu ditingkatkan. Menurutnya, banyak kelompok tani di Desa Karyamekar dan wilayah lain yang mengembangkan pertanian sayur dan anggur, namun belum mendapatkan dukungan yang optimal dari pemerintah.
“Walau tidak ada anggota dewan yang berasal dari Cariu, saya berharap 10 anggota dewan yang hadir saat ini bisa membantu kami,” harapnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor H. Junaidi Samsudin atau yang akrab disapa Junsam menyampaikan bahwa mayoritas usulan dalam reses kali ini memang didominasi oleh persoalan seputar proyek bendungan Cibeet, termasuk dampaknya terhadap infrastruktur dan masyarakat.
“Jalan rusak akibat proyek, persoalan lahan fasos-fasum, hingga relokasi warga semuanya harus diselesaikan dengan serius,” ungkapnya.
Junsam bahkan menegaskan bahwa penggunaan lahan milik Pemkab Bogor oleh BBWS perlu diklarifikasi. “Kalau memang itu tanah pemda dan sudah diperjualbelikan, maka harus diganti. Jangan cuma omong kosong, buktikan di lapangan. Kalau rusak karena proyek, maka harus diperbaiki. Kalau pakai tanah pemda, segera kembalikan atau ganti,” ujarnya tegas.
Ia menutup dengan pernyataan bahwa BBWS telah menyatakan komitmen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, namun DPRD akan tetap mengawal agar hal tersebut benar-benar direalisasikan. “Tadi ada pihak BBWS saya sampaikan itu, kerjakan jangan omong kosong. Kita akan kawal, dan aspiraai yang lainnya di masalah pendidikan dan lain sebagainya kita akan bawa, mudah mudahan tahun 2026 nanti dapat terealisasi,” tutupnya.
