SUARABOTIM.COM — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS H. Fikri Hudi Oktiarwan melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2026 di Kampung Kukun, Desa Tegalpanjang, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Sabtu (3/10/26).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi anggota DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi dan persoalan.
H. Fikri Hudi Oktiarwan mengatakan, kegiatan pengawasan tersebut rutin dilaksanakan setiap bulan dengan turun langsung ke daerah pemilihan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, khususnya persoalan yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kami dari DPRD Provinsi setiap bulan memang ada program pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Kami berkeliling di daerah dapil kami, langsung bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi maupun permasalahan masyarakat yang berkenaan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Fikri kepada Aktualita.co.id.
Dalam pertemuan tersebut, kata H. Fikri, salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat berasal dari kalangan petani. Mereka mengeluhkan kondisi irigasi pertanian yang dinilai belum memadai dan membutuhkan perhatian serta perbaikan.
“Tadi ada usulan dari warga petani khususnya terkait irigasi pertanian. Kalau yang terkait dengan kewenangan provinsi secara langsung itu memang di irigasi. Saluran primernya banyak yang merupakan kewenangan provinsi dan kondisinya memang perlu perhatian lebih lanjut seperti normalisasi,” jelasnya.
Ia mencontohkan kondisi saluran irigasi di wilayah Cileungsi yang mengalirkan air dari Situ Tonjong menuju area persawahan. Menurutnya, terdapat sejumlah saluran yang saat ini tidak lagi berfungsi.
Ia menegaskan, berbagai aspirasi tersebut akan menjadi catatan untuk ditindaklanjuti. Jika persoalan yang disampaikan masyarakat masuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pihaknya akan berupaya mengajukan sekaligus mengawal aspirasi tersebut.
Untuk di wilayah Cariu, lanjutnya, persoalan ketersediaan air juga menjadi perhatian para petani. Kondisi cuaca kemarau disebut menjadi salah satu tantangan karena berpotensi menyebabkan kekeringan pada lahan pertanian.
“Itu pun menjadi catatan kita untuk ditindaklanjuti. Apabila memang kewenangan provinsi, kita tindaklanjuti. Maka saya meminta kepada masyarakat untuk mengirimkan data. Jika itu kewenangan provinsi, akan kita perjuangkan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung kondisi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengalami defisit. Kondisi itu berdampak pada pelaksanaan sejumlah program yang telah direncanakan.
“Kalau untuk sekarang kita tinggal melaksanakan program yang memang sudah disusun. Sebagiannya memang mengalami pergeseran anggaran karena anggaran kita mengalami defisit. Ada target pendapatan daerah yang tidak mencapai target, sehingga harus ada beberapa yang dievaluasi ulang,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pelaksanaan sejumlah program Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak dapat berjalan secara optimal.
“Sehingga mungkin di situ ada beberapa program yang tidak bisa optimal di dalam pelaksanaannya,” pungkasnya. (Retza)
