Gunung Sindur, SuaraBotim.Com – Di tengah ramainya polemik soal kenaikan gaji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, masyarakat kembali dibuat resah dengan munculnya wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Meski masih sebatas wacana, isu ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan peserta, khususnya peserta mandiri.
Salah satunya disampaikan oleh Hayuwindi (40), warga asal Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Ia mengaku khawatir jika iuran BPJS Kesehatan kembali naik, mengingat beban biaya yang sudah cukup besar setiap bulan.
“Aduuuhhh pusing, jangan dong. Kebetulan aku ikut BPJS mandiri, keluarga aku besar, ada enam orang. Anak empat, aku sama suami. Kalau kelas 1 itu kan sekitar Rp150 ribu per orang, jadi sebulan bisa sampai Rp900 ribu,” ujarnya kepada SuaraBotim.Com, Rabu (27/8/25).
“Kebetulan sekarang ditanggung kantor, jadi agak kebantu. Tapi dulu suami sempat kena pengurangan, jadi kami harus mandiri lagi, dan itu kerasa banget,” lanjutnya.
Meski merasa terbantu dengan adanya BPJS, khususnya saat menghadapi kondisi darurat medis, Hayuwindi menilai iuran bulanan yang cukup tinggi tetap memberatkan peserta mandiri.
“Kalau dibilang terbebani sih enggak, karena aku ngerasain manfaatnya. Anak aku pernah lahir prematur, harus masuk ruang PICU, bahkan ada perawatan khusus sampai setahun. Kalau enggak pakai BPJS, mungkin aku keluar biaya ratusan juta. Jadi aku terbantu banget,” katanya.
Namun di sisi lain, ia mengingatkan bahwa tidak semua anggota keluarga selalu sakit dan menggunakan layanan BPJS.
“Anak aku ada yang jarang sakit, jadi ya itungannya subsidi silang, yang sehat membantu yang sakit. Tapi tetap aja, bayar Rp900 ribu per bulan buat enam orang itu lumayan banget, apalagi kalau ditanggung sendiri,” ungkapnya.
Hayuwindi berharap, pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan. Karena, ia menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum stabil sehingga kebijakan kenaikan iuran justru bisa semakin membebani.
“Kalau bisa jangan sekarang, kondisi ekonomi kita lagi enggak baik-baik saja. Pasti iuran suatu saat akan naik, itu wajar, karena ekonomi juga berubah,” ucapnya.
“Tapi lihat momen yang tepat. Saat ini kan harga-harga naik, wabah penyakit juga banyak, jadi kesehatan makin dibutuhkan. Kalau sekarang dinaikkan, berat banget bagi masyarakat,” terusnya.
Hal senada disampaikan oleh Sri (40), warga lainnya. Ia menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan semakin membebani masyarakat kecil, terutama mereka yang tidak bekerja atau tidak memiliki perusahaan yang menanggung sebagian biaya.
“Kalau bisa jangan lah, kasihan kita-kita. Kalau saya masih mending, karena kerja. Jadi 50 persen ditanggung perusahaan, 50 persen pribadi. Tapi kalau yang enggak kerja, kasihan banget. Pasti merasa terbebani. Makanya kalau ada bansos, ya sudah saya terima saja dari RT,” katanya.
Meski baru sebatas wacana, isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan terus menjadi perbincangan hangat. Banyak masyarakat yang berharap pemerintah lebih memprioritaskan stabilitas ekonomi sebelum menaikkan iuran yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat.
Program BPJS Kesehatan sendiri hingga kini masih menjadi andalan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Namun, keseimbangan antara keberlangsungan program dan kemampuan finansial peserta perlu menjadi pertimbangan utama pemerintah sebelum membuat kebijakan baru.
(Pandu)
