Cileungsi, SuaraBotim.com _ Meski ada larangan dari Pj Bupati Bogor untuk tidak melakukan kegiatan study tour ke luar daerah, SMPN 1 Cileungsi justeru merencanakan kegiatan Study Tour ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 15-18 Januari 2025 sebagai bagian dari program ekstrakurikuler sekolah yang bertujuan meningkatkan wawasan peserta didik dalam bidang sastra dan budaya.
Rencana tersebut menuai sorotan karena bertentangan dengan imbauan dari Penjabat (Pj) Bupati Bogor dan Pj Gubernur Jawa Barat yang melarang pelaksanaan study tour ke luar daerah.
Salahsatu orang tua siswa berinisial D (49) menyatakan, anaknya diwajibkan mengikuti kegiatan study tour yang diselenggarakan oleh pihak sekolah.
“Padahal sudah ada larangan dari Pak Pj Bupati dan Pak Pj Gubernur untuk tidak melakukan study tour ke luar daerah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian sebelumnya,” ungkapnya kepada SuaraBotim.com Senin (6/1/25).
“Sebelumnya juga santriwati dari Gunung Sindur yang lagi study tour ke malang kecelakaan di jalan tol, semoga sekolah mengerti dan mendengarkan himbauan dari pk Pj Bupati maupun Pj Gubernur,” sambungnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah dan Humas SMPN 1 Cileungsi tidak ada ditempat dan salahsatu guru yang enggan menyebutkan namanya, hanya menyampaikan bahwa kepala sekolah dan humas sedang tidak berada di tempat.
“Kepsek lagi keluar, Humas juga,” singkatnya.
Menanggapi polemik ini, Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor Hj Nunur Nurdiansyah menegaskan, pentingnya mematuhi imbauan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.
“Kami sudah menyampaikan kepada Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan agar berkolaborasi memanfaatkan potensi Kabupaten Bogor sebagai lokasi study tour. Himbauan ini bukan sekadar untuk dibaca, tetapi harus dipatuhi,” jelasnya Selasa (7/1/25).
Hj Nunur mengingatkan, para kepala sekolah dan guru untuk menaati larangan dari Pj Bupati Bogor demi menghindari risiko yang tidak diinginkan.
“Jika memang harus ada study tour ke luar daerah, pihak sekolah sebaiknya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar kegiatan tersebut dapat terpantau dengan baik. Jangan sampai kejadian buruk baru disoroti setelah terlambat,” pungkasnya.
(pandu maulana)
