Jonggol, SuaraBotim.com – Warga Jonggol, Kabupaten Bogor, mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas subsidi 3 kilogram atau yang dikenal dengan sebutan gas melon di Kampung Jeprah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Senin (3/2/25).
Kesulitan ini dirasakan terutama oleh masyarakat kecil dan pedagang kaki lima yang sangat bergantung pada gas untuk kebutuhan sehari-hari maupun usaha.
Salahsatu pedagang kaki lima di Jonggol Nano Sularno (63) mengungkapkan, bahwa aturan pemerintah terkait distribusi gas subsidi dinilai terlalu rumit dan justru mempersulit masyarakat kecil.
“Peraturan pemerintah sekarang terlalu ribet. Kita, pedagang kecil seperti ini, jadi susah cari gas. Kalau masalahnya begini terus, gimana kita mau jualan?” keluh Nano kepada SuaraBotim.com saat ditemui di agen gas kawasan Alun-Alun Jonggol.
Nano juga mengusulkan, agar pemerintah menyediakan alternatif, seperti gas ukuran 5 kilogram, secara merata di pasaran dan disiapkan terlebih dahulu.
“Kalau mau dinaikin ke tabung gas 5 kg, ya disediakan dulu stoknya. Jadi masyarakat nggak ribet nyari ke mana-mana,” ujarnya.
Menurut Nano, dirinya sudah berkeliling ke tujuh toko di sekitar Alun-Alun Jonggol, namun tidak menemukan gas subsidi tersebut.
“Saya udah keliling lima kilo lebih, muter-muter, tapi nggak ada yang jual, habis semua,” katanya.
“Harga sih relatif, dari Rp 21.000 sampai Rp 25.000c tapi kalau barangnya aja nggak ada, ya percuma juga,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah dapat mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok seperti gas, tanpa memberatkan rakyat kecil.
“Harapan saya, pemerintah bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Jangan sampai aturan malah nyusahin,” tutupnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Beben Suhendar, menyatakan bahwa persoalan ini berkaitan dengan kebijakan distribusi gas yang diterapkan pemerintah.
“Ini kan kebijakan pemerintah terkait penjualan gas. Dulu rakyat bisa beli dengan mudah di pengecer, sekarang harus ke agen. Masalahnya, agen itu nggak ada di pelosok-pelosok kampung,” jelasnya.
Beben juga menyoroti, inkonsistensi kebijakan pemerintah terkait penggunaan bahan bakar untuk masyarakat.
“Dulu masyarakat dilarang pakai kayu bakar, disuruh pakai gas. Sekarang rakyat sudah nurut pakai gas, tapi gasnya malah susah didapat. Ini yang harus segera disikapi,” tegasnya.
(Pandu Steven)
