Cibinong, SuaraBotim.Com — Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, H. Dede Chandra Sasmita, menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait program penebusan ijazah yang diganti dengan Bantuan pendidikan Menengah Univeral (BPMU) semilai Rp600 miliar. Pasalnya kebijakan tersebut dinilai banyak merugikan sekolah, khususnya sekolah swasta.
Dede Chandra mengungkapkan, bahwa hingga saat ini, kebijakan tersebut belum terealisasi sesuai pernyataan gubernur. Banyak sekolah, kata dia, masih menahan ijazah karena belum ada anggaran pengganti yang dijanjikan.
“Saya menyampaikan koreksi kepada Gubernur Jabar. Ijazah itu kan katanya diganti dengan BPMU, biaya operasional sekolah. Tapi sampai sekarang tidak juga. Mana buktinya? Banyak sekolah yang ijazahnya belum tertebus, bahkan yayasan sampai punya utang untuk menebus ijazah tersebut,” tegasnya kepada SuaraBotim.Com, Senin (17/11/25).
Ia menambahkan, bahwa kajian kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Jabar tersebut terkesan belum matang.
“Saat itu saya kira memang kajiannya masih mentah. Saya pernah sampaikan, jangan sampai ada pernyataan gubernur yang tidak ada dasarnya. Setelah saya bicara, tiga hari kemudian baru ada surat edaran dari Dinas Pendidikan kepada sekolah untuk menyerahkan ijazahnya,” ungkapnya.
Namun menurut Dede, surat edaran itu belum menyelesaikan masalah. Ia menilai kebijakan penggantian biaya ijazah melalui biaya operasional sekolah masih belum terbukti.
“Gubernur bilang ijazah boleh dikembalikan dan biayanya diganti lewat biaya operasional sekolah. Tapi buktinya tidak ada. Bahkan biaya operasional sekolah justru berkurang,” tuturnya.
Karena itu, Dede Chandra meminta Gubernur Jawa Barat memastikan kembali kebijakan penebusan ijazah agar tidak merugikan siswa maupun pihak yayasan.
“Saya minta gubernur memastikan kembali soal ijazah ini, supaya siswa bisa menerima haknya dan yayasan tidak dirugikan,” tutupnya.
(Pandu)
