SUARABOTIM.COM – Fenomena sejumlah perusahaan di wilayah Bogor Timur yang memilih pindah ke luar daerah kini menjadi sorotan serius.
Ketua Presidium Bogor Timur, Alhafiz Rana, menilai kondisi tersebut berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan menurunkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika tidak segera diantisipasi pemerintah.
Ia menegaskan bahwa kondisi industri yang melemah dan beberapa perusahaan yang memilih pindah keluar daerah merupakan masalah yang harus segera ditangani Pemda Kabupaten Bogor, Pemprov Jabar dan Pemerintah Pusat.
Menanggapi isu perusahaan yang kolaps dan hengkang dari Bogor Timur hingga menyebabkan meningkatnya pengangguran, Alhafiz menjelaskan, bahwa persoalan tersebut berkaitan erat dengan kebijakan eksekutif atau kepala daerah.
“Terkait investasi itu sebetulnya ranah eksekutif atau kepala daerah. Kalau UMR di sini dianggap tinggi, para pengusaha yang merasa keberatan akan pindah ke wilayah dengan UMR lebih rendah,” ujarnya kepada SuaraBotim, Sabtu (15/11/25).
Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menciptakan suasana ekonomi yang kondusif untuk menjaga investasi tetap bertahan di Kabupaten Bogor, khususnya di Bogor Timur.
“Artinya pemda harus mengambil langkah supaya iklim investasi tetap menjadi tempat yang nyaman bagi pengusaha,” tegasnya.
Terkait pernyataan bahwa Bogor Timur dan khususnya Gunung Putri menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar, Alhafiz menyebut hal tersebut semakin mempertegas pentingnya stabilitas investasi.
“Justru itu, kembali lagi, iklim investasi harus diciptakan kondusif untuk menciptakan PAD itu sendiri,” katanya.
Namun, Alhafiz juga menambahkan, pihak presidium pemekaran hanya berperan mendorong dan mengawal proses pemekaran.
Sementara urusan kebijakan ekonomi dan investasi sepenuhnya berada di tangan kepala daerah karena Bogor Timur masih berada di bawah Kabupaten Bogor.
“Dalam hal ini tentu kepala daerah yang punya kewenangan. Kami hanya penggerak untuk mengawal pemekaran, sedangkan kebijakan tetap di ranah pemerintah,” jelasnya.
Terkait potensi turunnya PAD apabila perusahaan terus tutup dan hengkang, Alhafiz membenarkannya. Menurutnya, ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret.
“Betul, makanya regulasi dan kenyamanan investasi harus dijaga untuk Kabupaten Bogor,” tambahnya.
Di sisi lain, Alhafiz menegaskan bahwa Kecamatan Gunung Putri memiliki peran strategis karena menjadi salah satu dari tiga kecamatan penyumbang PAD terbesar dari total 40 kecamatan di Kabupaten Bogor.
Karena itu, sambung dia, pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut harus sebanding dengan kontribusinya.
“Tentu kembalinya juga harus seimbang dengan pembangunan infrastruktur, layanan kepada masyarakat, dan harus dirasakan masyarakat Gunung Putri yang jelas-jelas kecamatan kaya PAD,” tutupnya.
Sebelumnya, Wacana pemekaran Kabupaten Bogor Timur (Botim) terus menjadi sorotan publik, khususnya bagi putra daerah asal daerah Kecamatan Gunung Putri.
Salahsatu putra daerah asal Kecamatan Gunung Putri, Ramdani, menegaskan dukungannya terhadap rencana pemekaran. Namun, ia mengingatkan agar masa depan wilayah Kecamatan Gunung Putri tidak diabaikan dalam proses tersebut.
Menurutnya, kata Ramdani, saat ini Gunung Putri menghadapi tantangan besar, terutama di sektor industri.
“Hari ini industri di Gunung Putri saja goyang, banyak perusahaan besar yang pindah ke wilayah Jawa dan daerah lainnya. Pertanyaannya, siapa yang memikirkan pembangunan Gunung Putri ke depan?” ujar Ramdani kepada SuaraBotim, Minggu (28/9/25).
(Pandu)
