SUARABOTIM.COM – Polres Bogor berhasil merampungkan pembangunan 11 jembatan di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah Jembatan Merah Putih Presisi Cibarengkok yang berada di Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, pada Kamis (13/8/26).
Pembangunan jembatan ini menjadi bagian dari program percepatan pembangunan infrastruktur yang melibatkan TNI dan Polri.
Kapolres Bogor, AKBP Whika Ardilestanto, mengatakan pembangunan jembatan melalui program Jembatan Presisi Polri telah dilakukan di berbagai wilayah Indonesia.
“Secara nasional, infrastruktur Jembatan Presisi milik Polri telah dibangun kurang lebih 895 jembatan,” kata AKBP Whika.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 137 jembatan berada di Provinsi Jawa Barat yang masuk dalam wilayah hukum Polda Jawa Barat. Sementara khusus di wilayah hukum Polres Bogor, terdapat 11 jembatan yang telah dibangun dan dirampungkan.
Selain pembangunan jembatan oleh Polri, Whika menyebut TNI juga memiliki program pembangunan Jembatan Garuda yang dilaksanakan secara nasional.
Menurutnya, secara nasional terdapat 3.008 Jembatan Garuda yang menjadi bagian dari program pembangunan oleh TNI. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.500 jembatan telah selesai dibangun di berbagai wilayah Indonesia.
“Kalau untuk yang dibangun oleh teman-teman TNI ada 3.008, yang sudah terbangun atau selesai ada 2.500,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengapresiasi TNI dan Polri yang turut membantu mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor.
Menurut Rudy, Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan sejumlah bantuan pembangunan infrastruktur, mulai dari jembatan hingga sarana air bersih.
“Tentunya kami Pemkab Bogor juga mendapat beberapa bantuan infrastruktur, jembatan, sarana air bersih yang dibangun oleh TNI dan Polri,” kata Rudy.
Rudy menilai rampungnya pembangunan dan peresmian jembatan tersebut menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh unsur pemerintahan.
“Inilah fakta bahwa bersama-sama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, semua bergerak bersama dan bekerja bersama,” pungkasnya.
(Pandu)
