SuaraBotim.Com – Kabupaten Bogor mencatat tren positif dalam indeks integritas pemerintahan sepanjang tahun 2025. Hal ini terungkap dalam evaluasi tata kelola pemerintahan yang dipimpin langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, di Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Selasa (20/1/2026).
Bahtiar menjelaskan, berdasarkan hasil penilaian integritas yang mencakup transparansi dan akuntabilitas, skor Kabupaten Bogor mengalami kenaikan signifikan dan kini menyentuh angka 73,8.
“Alhamdulillah, pengelolaan integritas di Kabupaten Bogor skornya meningkat menjadi 73,8. Kami mengapresiasi komitmen Bupati Rudy Susmanto yang turun langsung mendampingi proses perbaikan ini,” ujar Bahtiar.
Meskipun integritas secara umum meningkat, KPK memberikan catatan kritis pada delapan area intervensi lainnya. Bahtiar menyebutkan bahwa banyak pemerintah daerah di tingkat nasional, termasuk di Jawa Barat, mengalami penurunan kualitas pada area perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa.
“Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan komitmennya di forum untuk lebih serius meningkatkan kualitas tata kelola di area-area yang masih lemah tersebut pada tahun 2026,” tambahnya.
Permasalahan pertambangan menjadi sorotan tajam dalam evaluasi tersebut. KPK menilai perlu ada langkah kolaboratif lintas instansi untuk membenahi sisi administrasi, pengawasan, hingga penegakan hukum di wilayah pertambangan Bogor.
“KPK mengambil analisa bahwa kami akan turun bersama Pemkab Bogor, kejaksaan, kepolisian, dan Pemprov Jabar untuk memperbaiki tata kelola tambang. Sektor ini punya dua sisi: jika dikelola baik, pajak dan PAD meningkat; namun jika berdampak buruk pada lingkungan, biaya pemulihan yang harus dikeluarkan daerah justru bisa lebih besar,” tegas Bahtiar.
Ke depan, KPK akan memfasilitasi pertemuan antara pemangku kepentingan, instansi vertikal, hingga pengelola tambang guna merumuskan solusi permanen. Evaluasi teknis ini dijadwalkan berlanjut hingga Rabu besok untuk mendalami detail aset daerah dan poin teknis lainnya.
“Tim satuan tugas kami sedang mendalami detail evaluasi untuk merumuskan tindak lanjut konkret. Pengawasan akan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung agar tata kelola pertambangan dan aset daerah menjadi lebih akuntabel,” pungkasnya.
(Retza)
