Cibinong, SuaraBotim.Com – Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) mengungkapkan hasil evaluasi terhadap 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin.
Dalam pemaparannya, Founder LS Vinus, Yusfitriadi menyebut, bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja keduanya masih berada di zona “rapot kuning”, yang berarti belum mencapai level memuaskan.
“Kalau kita ibaratkan seperti rapot sekolah, dengan rentang nilai 1 sampai 10, angka rata-rata kepuasan publik ada di sekitar 6. Artinya, secara umum berada di zona kuning, belum aman tapi juga belum sepenuhnya gagal,” ujar Yusfitriadi kepada SuaraBotim.Com, Kamis (12/6/25).
Yusfitriadi menjelaskan, bahwa kepemimpinan Dedie Rachim saat ini berada dalam tahap “hard take off”, yakni kondisi awal pemerintahan yang belum stabil dan masih menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat.
“Kalau kita analogikan seperti pesawat, soft take off itu mulus penumpang merasa aman dan yakin akan sampai tujuan. Tapi kalau hard take off, pesawatnya goyang-goyang. Penumpang was-was, nyampe enggak nyampe enggak. Nah, Dedie Rachim ada di fase itu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yusfitriadi mengungkapkan bahwa ada empat variabel kunci yang menyumbang rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap Pemkot Bogor dalam 100 hari pertama kepemimpinan saat ini.
“Keempat variabel tersebut Ekonomi, Ketenagakerjaan, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum,” ujarnya.
“Empat aspek itu adalah kebutuhan fundamental masyarakat. Tapi dalam 100 hari, belum ada arah kebijakan yang jelas dari Pemkot untuk menuntaskan masalah-masalah itu. Masyarakat menilai program Dedie Rachim belum menyentuh inti persoalan,” terusnya.
Menurutnya, minimnya desain program yang terstruktur dan terarah menjadi salah satu penyebab turunnya tingkat kepuasan publik. Masyarakat mengharapkan program-program nyata yang bisa menjawab persoalan ekonomi, keterbukaan informasi, serta keadilan hukum.
“Tanpa roadmap atau desain yang konkret, maka program kerja hanya akan terlihat seremonial. Sementara masyarakat saat ini menuntut hasil yang langsung dirasakan,” tuturnya.
LS Vinus menekankan bahwa hasil survei ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai **bahan evaluasi awal** agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor dapat memperbaiki arah kebijakan ke depan.
“Kalau komitmen sudah mulai diragukan di awal, itu akan menjadi sinyal negatif untuk lima tahun ke depan. Kita butuh pemimpin dengan komitmen stabil dari awal hingga akhir masa jabatan,” tutupnya.
Sebelumnya, seorang Analis, Jeirry Sumampow menyebutkan bahwa masa kepemerintahan biasanya dalam pengalaman komitmennya itu akan diukur, karena sudah banyak sekali pengaruh dan kepentingan.
“Jadi penting untuk mengukur komitmen. Artinya kalau diawal pemerintahan saja komitmennya sudah meragukan ini agak repot. Kita berharap untuk lima tahun ke depan komitmennya lebih baik,” terangnya.
(Pandu)
