SUARABOTIM.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis (TB) melalui berbagai strategi, salah satunya dengan pengembangan Program Desa Siaga TB.
Program ini dinilai efektif dalam meningkatkan penemuan kasus serta mempercepat penanganan penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bogor.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, saat mewakili Bupati Bogor dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terkait Optimalisasi Pendanaan Kesehatan di Daerah untuk Percepatan Penuntasan Tuberkulosis.
Rakor yang digelar secara daring pada Rabu (17/6) kemarin tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
Dalam kegiatan itu, Sekda Ajat didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dr. Fusia Meidiawaty, beserta jajaran.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, sekaligus mendukung penuntasan TB yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Ajat menjelaskan, luas wilayah Kabupaten Bogor yang hampir lima kali lebih besar dibandingkan DKI Jakarta menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian tuberkulosis. Kondisi tersebut menuntut strategi yang lebih masif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Karena wilayah Kabupaten Bogor sangat luas, kami membutuhkan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan Desa Siaga TB yang terbukti mampu meningkatkan capaian penemuan dan penanganan kasus,” ujar Ajat.
Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Bogor telah mengalokasikan anggaran penanganan tuberkulosis sebesar sekitar Rp16 miliar pada tahun 2025.
Anggaran itu didukung oleh jaringan layanan kesehatan yang tersebar luas, mulai dari rumah sakit umum daerah (RSUD), Rumah Sakit Paru di kawasan Puncak, 101 puskesmas, 93 puskesmas pembantu, sekitar 26 rumah sakit swasta, hingga 150 klinik.
Menurut Ajat, hingga tahun 2025 Program Desa Siaga TB telah diterapkan di sekitar 103 desa. Kehadiran program tersebut berhasil mendorong capaian target penemuan dan penanganan kasus TB mendekati 100 persen melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam deteksi dini, edukasi kesehatan, hingga pendampingan pasien selama masa pengobatan.
Melihat hasil positif tersebut, Pemkab Bogor berencana memperluas cakupan Desa Siaga TB pada tahun 2026. Pemerintah menargetkan seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor telah memiliki Desa atau Kelurahan Siaga TB pada tahun 2027.
Ajat menegaskan, keberhasilan program ini juga didukung oleh komitmen besar Pemkab Bogor dalam sektor kesehatan. Selain mengalokasikan anggaran khusus untuk penanggulangan TB, pemerintah daerah juga telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp1 triliun setiap tahun.
Kebijakan tersebut bertujuan memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya maupun administrasi.
“Harapan Bupati Bogor, masyarakat yang memiliki KTP Kabupaten Bogor tidak mengalami kesulitan ketika mengakses fasilitas kesehatan. Karena itu, sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas utama dalam penganggaran daerah,” jelasnya.
Meskipun demikian, Ajat menilai dukungan pemerintah pusat masih sangat dibutuhkan untuk mempercepat eliminasi tuberkulosis.
Tingginya mobilitas masyarakat Kabupaten Bogor yang beraktivitas di wilayah Jakarta, ditambah luasnya cakupan wilayah, menjadi faktor yang memerlukan intervensi berkelanjutan, termasuk melalui dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi program penanggulangan TB.
Dengan penguatan Program Desa Siaga TB, perluasan akses layanan kesehatan, serta dukungan lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis target eliminasi tuberkulosis dapat tercapai dan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
(Pandu)






