Cileungsi, SuaraBotim.Com – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, H. Mulyadi menghadiri acara buka puasa bersama yang digelar oleh Presidium Bogor Timur.
Acara yang berlangsung di Kantor Presidium Bogor Timur, Cileungsi, Kabupaten Bogor, ini juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Presidium Bogor Timur serta santunan anak yatim.
Dalam kesempatan tersebut, H. Mulyadi menegaskan bahwa dirinya hadir untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan dukungan terhadap perjuangan pemekaran Kabupaten Bogor Timur.
“Intinya, saya datang untuk bersilaturahmi, menghadiri pelantikan pengurus DPK Presidium Bogor Timur, serta berbagi kebahagiaan dengan anak yatim. Saya juga ingin memberikan dorongan dan semangat agar perjuangan pemekaran Bogor Timur bisa terealisasi meskipun saat ini masih ada moratorium dan efisiensi anggaran,” ujarnya kepada SuaraBotim.Com Jum’at (7/3/25).
Lebih lanjut, H. Mulyadi menjelaskan, bahwa proses pemekaran Bogor Timur saat ini sudah berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan hanya tinggal menunggu pembukaan moratorium daerah otonomi baru (DOB).
“Prosesnya sudah di tingkat pusat, tepatnya di Kemendagri. Artinya, kita hanya perlu menunggu pembukaan moratorium. Begitu moratorium dibuka, Kemendagri melalui Direktorat Otonomi Daerah akan membentuk panitia khusus untuk membahas RUU Otonomi Daerah Bogor Timur hingga ke tahap paripurna,” jelasnya.
Ia berharap, moratorium dapat dibuka pada tahun ini agar proses pemekaran bisa segera bergulir. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menyusun berbagai program efisiensi, dan isu pemekaran daerah harus terus diperjuangkan agar mendapat perhatian lebih.
“Pemerintah saat ini sedang mencari bentuk dan memperbaiki berbagai program. Jika alokasi efisiensi memungkinkan, maka pemekaran Bogor Timur sangat mendesak untuk direalisasikan. Terlebih, dengan kediaman Pak Prabowo yang juga berada di Bogor, saya yakin perjuangan ini akan sukses,” tambahnya.
H. Mulyadi juga menekankan bahwa pemekaran Bogor Timur dan Bogor Barat harus dilakukan secara bersamaan agar tidak terjadi ketimpangan dalam administrasi pemerintahan di wilayah Kabupaten Bogor.
“Jika sudah sampai di tahap pembahasan di Kemendagri, seharusnya pemekaran Bogor Timur dan Bogor Barat dilakukan bersamaan. Ini akan memudahkan proses legislasi dan administrasi nantinya,” tutupnya.
(pandu)
