Cisarua, SuaraBotim.Com – Pemerintah mengambil langkah tegas dengan menyegel empat titik yang diduga menjadi penyebab banjir di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Keempat bangunan yang disegel tersebut adalah PT Jaswita Jabar, Eiger Adventure Land, PT Perkebunan Nusantara I Regional II-Unit Agrowisata Gunung Mas, dan Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan, bahwa penyegelan ini merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang yang berdampak serius terhadap lingkungan.
“Hari ini penyegelan terakhir, kamu sudah menyegel empat tempat. Namun, besok bisa saja ada tambahan lokasi lain yang juga melanggar aturan,” ujarnya kepada SuaraBotim.Com, Rabu (6/3/25).
Langkah tersebut diambil setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerima banyak aduan masyarakat terkait dampak banjir yang semakin parah akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
Sementara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol menjelaskan, bahwa hasil kajian timnya menunjukkan indikasi kuat adanya pelanggaran hukum yang berkontribusi pada bencana banjir di kawasan Puncak hingga hilir Sungai Ciliwung.
“Indikasi pidananya sudah ada, dan kami akan menuntut dari aspek pidana karena pelanggaran tata ruang ini berkontribusi pada banjir yang menyebabkan kerugian material besar serta korban jiwa dan evaluasi menyeluruh terhadap semua tenant yang telah disegel,” tegasnya.
Menurutnya, banjir yang terjadi beberapa waktu lalu merupakan dampak dari perubahan lanskap yang tidak terkendali. Hanif menjelaskan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung memiliki luas 38.500 hektare, dengan segmen hulu seluas 15.000 hektare yang berada di Kabupaten Bogor.
Namun, perubahan tata ruang sejak 2010 hingga 2022 menyebabkan sekitar 8.000 hektare kawasan lindung berubah fungsi menjadi pertanian dan permukiman.
“Padahal, kawasan ini seharusnya berfungsi sebagai hutan lindung dan badan air. Namun, dalam Raperda 2022 Jawa Barat, sebagian besar diubah menjadi kawasan pertanian dan permukiman, sehingga dampaknya adalah meningkatnya risiko banjir dan longsor,” terangnya.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah penyegelan ini bukan sekadar simbolis, tetapi akan ditindaklanjuti dengan penyidikan dan proses hukum bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Kami akan melakukan analisis detail terhadap penggunaan lahan dan tata ruang di kawasan hulu Ciliwung. Jaswita, misalnya, berada tepat di tengah aliran sungai, dan ini sangat berbahaya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hanif mengungkapkan, bahwa dengan kondisi lanskap seperti saat ini, saat terjadi hujan deras, air langsung mengalir deras tanpa ada yang menahan. Pada banjir yang terjadi antara 28 Februari – 2 Maret 2025 curah hujan mencapai 247 mm yang jika dikalikan dengan luas segmen hulu 15.000 hektare menghasilkan aliran air sebanyak 35 juta meter kubik dalam waktu singkat.
“Jika tidak ada perbaikan, banjir akan semakin besar dan bisa menyebabkan kerugian hingga triliunan rupiah, serta korban jiwa yang tidak bisa kita biarkan terjadi lagi,” tegasnya.
Pemerintah juga akan mengkaji ulang tata ruang di kawasan ini dengan melibatkan Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, serta Menko Perekonomian. Pasalnya, sekitar 7.000 hektare lahan di kawasan ini masuk dalam kategori lahan kritis yang berdampak langsung pada banjir di wilayah Jakarta yang dihuni lebih dari 11,4 juta penduduk.
(Pandu)
